Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Perbedaan Mendasar Antara Gugatan dan Permohonan

Perbedaan Mendasar Antara Gugatan dan Permohonan

Jika suatu perkara perdata tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (damai), maka seseorang tidak boleh menyelesaikan dengan cara main hakim sendiri (eigenrichting), akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.

A. PENGERTIAN GUGATAN.

1. Pengertian

Gugatan  adalah suatu tuntuan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan  permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri dimana salah satu pihak  sebagai penggugat untul menggugat pihak lain sebagai tergugat. Perkataan contentiosa, berasal dari bahasa latin yang berarti  penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya  penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yuridiksi contentiosa, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara yang bersengketa. Menurut Rancangan Undang - Undang Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 Angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

2. Ciri Khas gugatan

  • Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengekta (disputes,diffirences).
  • Terjadi sengeketa diantara para pihak, minimal diantara dua pihak.
  • Bersifat partai (party), dengan komposisi pihak yang satu  bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainya berkedudukan sebagai tergugat.
  • Tidak boleh dilakukan secara sepihak (ex-parte), hanya pihak penggugat atau tergugat saja.
  • Pemeriksaan sengeketa harus dilakukan secara kontradiktor dari permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan, tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa kehadiran salah satu pihak.
  • Diajukan oleh orang yang berkepentingan.
  • Diajukan ke pengadilan yang berwenang (kompetensi).
Di dalam hukum acara perdata juga dikenal istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan  ditolak, penjelasannya yaitu :
  • Gugatan tidak dapat diterima atau NO (niet ontvankelijk verklaard) merupakan gugatan yang tidak bersandarkan atau berlandaskan hukum, yaitu jika peristiwa - peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak dapat diterima ini juga bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara. Penggugat masih dapat kembali mengajukan gugatannya dan guagtan cenderung karena tidak memenuhi syarat formal.
  • Gugatan ditolak merupakan gugatan tidak mempunyai alasan hukum, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa - peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali gugatannya dan gugatan ini cenderung ditolak karena tidak memenuhi syarat materiel (Pembuktian).
Jika kita melihat dari isi gugatan, maka subtansi menurut Pasal 8 BRv, gugatan memuat beberapa hal yaitu :
  • Identitas para pihak : keterangan yang lengkap dari pihak - pihak yang berperkara yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaaan. Kalau dimungkinkan juga agama, umur dan status kawin.
  • Fundamentum Petendi (Posita) : dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak - pihak yang berpekara (penggugat dan tergugat) yang terdiri dari dua bagian yaitu 1.) Uraian tentang  kejadian - kejadian atau peristiwa - peristiwa (eittelijkegronden) yang merupakan penjelasan duduk perkaranya. 2.) Uraian tentang hukumnya (rechtsgronden) yakni uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan.
  • Petitum : Yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi petitum ini akan mendapatkan jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan.

3. Teori Pembuatan Gugatan

Dalam hukum acara perdata dikenal dua teori tentang bagaimana menyusun sebuah surat gugatan, yaitu :
  • Substantierings Theorie : Dalam teori ini menyatakan bahwa gugatan harus menyebut kan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan dan juga harus menyebutkan kejadian - kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Misalnya dalam sebuah gugatan tidak cukup hanya menyebutkan bahwa ia merupakan pemilik benda atau barang tersebut, tetapi juga ia harus menyebutkan sejarah pemilikannya, contoh : karena membeli, mewarisi, hadiah dan lain - lain. Namun teori ini sudah ditinggalkan.
  • Individualiserings Theorie : teori ini menyatakan bahwa dalam suatu gugatan cukup disebutkan peristiwa atau kejadian - kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian - kejadian nyata yang mendahuluinya dan menjadi sebab timbulnya kejadian hukum tersebut.

4. Tahap Pemeriksaan Permohonan atau Gugatan.

Pada hari sidang telah ditentukan  apabila, satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya. Kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Dalam praktiknya pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal tigal kali, apabila :
  • Penggugat tidak hadir maka gugatan gugur
  • Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya pihak tergugat.
  • Apabila terdapat beberapa tergugat yang hadir ada yang tidak hadir, pemeriksaan tetap dilakukan dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri.
  • Penggugat dan tergugat hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. PERBEDAAN ANTARA GUGATAN dan PERMOHONAN.

Sebagaimana yang telah diketahui persoalan atau perkara yang dihadapi oleh seseorang dapat berupa persoalan yang mengandung konflik dan ada yang tidak mengandung konflik. Oleh karena itu, dalam hal menghadapi persoalan diatas , hukum acara perdata memberikan dua pedoman yaitu :

1. Perkara Contentiosa (Gugatan) adalah perkara yang didalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih,maka seseorang harus mengajukan tuntutan hukum atau sering disebut dengan istilah gugatan perdata.

2. Perkara Voluntaria adalah dimana didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata - mata untuk kepentingan gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan bagian masing - masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, persoalan wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil dan lain - lain. 

Secara Yuridis, Permohonan (Voluntair) adalah permasalah perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang diajukan kepada ketua pengadilan Negeri. Istilah permohonan dapat juga disebut gugatan voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa pihak lain atau lawan yang ditarik sebagai tergugat. Landasan hukum permohonan atau gugatan voluntair merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasa Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang  Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Meskipun UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan  Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair yang merupakan penegasan, disamping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah  atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair.

Ciri Khas Permohonan atau Gugatan Voluntair yaitu :
  • Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (for the benefit of one party only). Permohonan tersebut benar - benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. Apa yang dipermasalahan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan lain.
  • Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or differences with another party).
  • Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (ex-parte).
Sementara itu, perbedaan antara Contentiosa dan Voluntaria dapat ditinjau dari :

1. Pihak yang Berperkara.

Dalam contentiosa , pihak yang berperkara adalah penggugat dam tergugat. Namun terdapat juga istilah turut tergugat (tergugat II, III, IV dan Seterusnya). Pihak turut tergugat  ini tidak menguasai objek sengketa atau mempunyai kewajiban melaksanakan sesuatu. Namun hanya sebagai syarat lengkapnya pihak dalam berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tanggal 6 - 8 - 1973 Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 1 - 8 - 1973 Nomor  1038 K/Sip/1972, sedangkan turut tergugat tidak dikenal dalam HIR maupun praktik.

Sementara dalam Voluntaria, pihak yang berperkara adalah pemohon. Istilah  pihak pemohon dalam perkara voluntaria diatas sebenarnya tidak relevan jika dikaitkan dengan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ebab dalam undang - undang tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian.

2. Aktivitas Hakim Dalam Memeriksa Perkara.

Dalam contentiosa, apa yang dikemukakan dan diminta oleh pihak - pihak bersifat tertentu dan terbatas dan hakim harus memutus sebatas yang diminta atau digugat, sedangkan dalam Voluntaria hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif.

3. Kebebasan Hakim

Dalam contentiosa, hakim hanya memperhatikan  dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang - undang, sedangkan dalam voluntaria hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaanya.

4. Kekuatan Mengikat Putusan Hakim

Dalam contentiosa, putusan hakim hanya mengikat pihak - pihak  yang bersengketa serta orang - orang yang telah didengar sebagai saksi, sedangkan Voluntaria putusan hakim mengikat terhadap semua pihak.

5. Hasil Akhir Perkara

Hasil suatu gugatan (contentiosa) berupa putusan (vonis), sedangkan hasil suatu permohonan (voluntaria) adalah penetapan (beschikking).


Demikian artikel dari kami, semoga bermanfaat, Jangan lupa Share dan Komentar Anda, terima kasih.


Sumber Hukum.
  1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Putusan pengadilan (MA tanggal 6 - 8 - 1973 Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 1 - 8 - 1973 Nomor  1038 K/Sip/1972.
  3. Rancangan Undang - Undang Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 Angka 2

Post a Comment for "Perbedaan Mendasar Antara Gugatan dan Permohonan"

Berlangganan via Email