Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Perbedaan Kompetensi Absolute dan Relatif Pada Pengadilan

Perbedaan Kompetensi Absolute dan Relatif Pada Pengadilan
www.hukum96.com

A. KOMPETENSI MUTLAK (Absolute)

Kompetensi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan (memutuskan sesuatu). Cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara sangat mudah, pertama, dapat kita lihat dari pokok sengektanya,kedua, dengan melakukan pembedaan atas atribusi dan delegasi, ketiga, dengan cara melakukan pembedaan  atas kompetensi absolute dan kompetensi relatif. Jika kita lihat dari pokok sengektanya, apabila pokok sengketanya dalam hal privat, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah hakim biasa (Hakim Pengadilan Umum). Sedangkan apabila pokok sengketanya terletak pada hukum publik, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah administrasi negara yang berkuasa (Hakim PTUN).

Menurut Sjahran Basah pembagian kompetensi atas atribusi dan delegasi dapat kita jelaskan sebagai berikut :

1. Atribusi berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (absolute) mengenai materinya dapat dibedakan :
  • Secara Horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan lainnya, yang mempunyai kedudukan sederajat. Contoh : pengadilan administrasi terhadap pengadilan negeri (umum), pengadilan agama atau pengadilan militer.
  • Secara vertikal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap pengadilan lainnya, yang secara berjenjang atau hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi. Contoh : pengadilan negeri (umum) terhadap pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.
2. Distribusi berkaitan dengan pemberian wewenang, yang bersifat terperinci (Relatif) diantara badan - badan yang sejenis mengenai wilayah hukum. Contoh : pengadilan negeri bandung dengan pengadilan negeri garut, tasikmalaya, dan ciamis.

Kewenangan absolut pengadilan adalah  lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 telah ditetapkan  bahwa penyelenggararaan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan Oleh Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negera dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Kewenangan mengadili secara mutlak sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas meliputi :
  1. Peradilan Umum Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum pidana (Umum dan Khusus) dan Perdata (yang umum memeriksa sengketa perdata) dan didalam peradilan umum itu terdapat juga pengadilan niaga yang memeriksa perkara merek dan perkara kepailitan, serta peradilan industrial pancasila. Jadi sudah jelas bahwa kompetensi absolut dari peradilan umum adalah memeriksa,mengadili, dan memutus perkara perdata yang dilakukan oleh orang - orang sipil dan perkara perdata,kecuali suatu peraturan perundang - undangan menentukan lain (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1999).
  2. Peradilan Agama berdasarkan Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa,memutus perkara perkawinan,kewarisan,wakaf, dan sedekah. Jadi sudah jelas bahwa kompetensi absolute dari peradilan agama adalah memeriksa,mengadili, dan memutus perkara - perkara orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, warisan, wakaf, dan sedekah. (Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009).
  3. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut dari peradilan ini adalah memeriksa, menngadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 ayat 4 UU No. 09 Tahun 2004 PTUN).
  4. Peradilan Militer berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa anggota TNI dengan pangkat tertentu baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan Kepolisian.
  5. Kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi ditemukan dalam Pasal 24c Ayat (1) UUD 45, MK berwenang menagdili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk : menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh UUD, Memutus Pembubaran Parpol dan Memutus perselisihan tentang hasll pemilu.
Perlu untuk diketahui bahwa Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) keduanya merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana terdapat dalam bunyi Pasal 24 Ayat (2) yang menyatakan :
"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
Namun dari sisi sejarah MA sudah ada sejak 19 Agustus 1945, sedangkan MK berdiri sejak 17 Agustus 2003. Peran Mahkamah Agung dapat ditemukan dalam Pasal 2 UU 14 Tahun 1985 yang berbunyi :
"Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh - pengaruh lain"
Selanjutnya mengenai Mahkamah Konstitusi Pengaturannya dapat ditemui dalam  Undang - Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang - Undang No. 8 Tahun 2011. Peran Mahkamah Konstitusi diatur dalam  Pasal 1 UU 8 Tahun 2011 yang berbunyi :
"Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

B. KOMPETENSI RELATIF.

Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarakan yuridiksi wilayahnya. Artinya bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau Objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan. Dalam hukum acara perdata, menurut Pasal 118 Ayat 1 HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal tergugat (actor sequitur forum rei). Jadi penggugat tidak diperkenankan mengajuka gugatannya pada pengadilan diluar wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Tetapi penggugat dapat mengajukan gugatan pada PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, yaitu dengan patokan apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui.

Secara Khusus dan terperinci tentang wewenang relatif Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 118 HIR/142 RBg yang mengatur sebagai berikut :
  1. Gugatan perdata pada tingkat pertama yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat  atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat kediamannya yang sebenarnya. Asasnya adalah "yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat". Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan "Actor Sequitur Forum Rei". Pasal 17 BW menyatakan bahwa tempat tinggal seseorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya.
  2. Jika tergugat lebih dari satu orang,diajukan ditempat tinggal salah satunya sesuai pilihan penggugat.
  3. Apabila tidak dikenal tempat tinggal tergugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat.
  4. Apabila objek benda tetap (benda tidak bergerak) maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi benda itu berada,jika benda tetap itu berada dibeberapa daerah hukum pengadilan negeri,maka gugatan diajukan kepada salah satu pengadilan negeri menurut pilihan tergugat.
  5. Jika ditentukan dalam perjanjian (akta) ada tempat tinggal yang dipilih, maka gugatan diajukan ditempat tinggal yang dipilih tersebut.
  6. Menyangkut permohonan pembatalan perkawinan,diajukan kepada PN dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami-istri  (Pasal 25 Juncties Pasal 63 (1)b UU No.1 Tahun 1974, Pasal 38 (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975). Gugatan perceraian dapat diajukan kepada pengadilan negeri ditempat kediaman penggugat. Apabila tergugat berada diluar negeri  dan ketua pengadilan negeri menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan RI setempat (Pasal 40 Jis Pasal 63 (1)b UU Perkawinan, Pasal 20 (2) dan (3) PP No. 9 Tahun 1975).
  7. Menurut Pasal 207 BW gugat perceraian  diajukan kepada PN tempat tinggal suami. Namun apabila suami meninggalkan tempat tinggal dengan maksud jahat, gugatan diajukan pada PN tempat kediaman istri yang sebenarnya.
  8. Menyangkut pegawai negeri, yang berhak mengadili adalah pengadilan negeri didaerah mana ia bekerja (Pasal 29 BW) buruh yang menginap ditempat  majikannya, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal majikan (Pasal 22 BW).
  9. Hal Kepailitan, yang berwemang yaitu Pengadilan Niaga yang menyatakan tergugat pailit (Pasal 99 (15)  RV jo. Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tentang penjaminan (vrijwaring) yang berwenang adalah PN yang pertama dimana pemeriksaan dilakukan (Pasal 99 Ayat (14) RV.)

C. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata memiliki makna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale). Salah satu eksepsi  dalam hukum acara perdata adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Eksepsi kewenangan mengadili diajukan apabila dianggap pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Eksepsi kewenangan mengadili dibagi menjadi dua Yaitu :
  1. Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoir). Yaitu kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut lingkungan pengadilan (peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, mahkamah konstitusi), sedangkan peradilan khusus (arbitrase, pengadilan niaga, dan lain - lain).
  2. Eksepsi Kewenangan Relatif (Relative Competitie), yaitu berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 118 HIR.


Demikian artikel dari kami,semoga bermanfaat untuk kita semua,jangan lupa share dan komentar anda, Terima Kasih.

Sumber Hukum :

  1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
  2. Undang - Undang No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum
  3. Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  4. Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
  5. Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  6. Undang - Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi
  7. Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  8. Herzien Indonesis Reglement ( HIR)
  9. Burgelijk Wetboek (BW)
  10. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Post a Comment for "Perbedaan Kompetensi Absolute dan Relatif Pada Pengadilan"

Berlangganan via Email