Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pidana Percobaan (Poging) Dalam Hukum Pidana

Pidana Percobaan (Poging) Dalam Hukum Pidana


Pada Level Kompetensi ini mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan untuk menguraikan atau menjelaskan unsur - unsur percobaan ,batas antara perbuatan persiapan dengan perbuatan pelaksanaan, percobaan tidak mampu, batas percobaan yang mampu dan yang tidak mampu dan pemidanaan terhadap percobaan.

A. SYARAT - SYARAT UNTUK DIPIDANANYA MELAKUKAN PERCOBAAN KEJAHATAN

Pada dasarnya didalam Pasal 53 KUHP Telah ditetapkan sebagai berikut :

" Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"

Pasal 53 KHUP tidak menyebutkan apa percobaan itu, akan tetapi hanya menetapkan dalam keadaan apa percobaan dapat dipidana, yaitu jikalau memenuhi syarat - syarat berikut :

1. Harus Ada Niat dari pelaku

Sangat dipersoalkan apakah niat untuk melakukan kejahatan mempunyai kedudukan yang sama pada percobaan sebagaimana kedudukan kesengajaan pada delik dolus yang selesai. Dalam yurisprudensi niat sering disamakan dengan kesengajaan (Anda dapat Melihat Putusan HR 6 Februari 1951).

2. Permulaan Pelaksanaan

Soal berikutnya ialah apakah arti permulaan pelaksanaan?? Nah untuk dapat dipidananya percobaan diisyaratkan adanya permulaan pelaksanaan. Agar pembuat undang - undang bermaksud bahwa persiapan belum termasuk bidang percobaan yang dapat dipidana dan baru memasuki kalau perbuatan yang dilakukan dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan. Batas antara perbuatan persiapan yang belum dapat dipidana dan perbuatan pelaksanaan yang sudah dipidana, baru ditentukan secara abstrak dalam pasal 53 KUHP, akan tetapi doktrin dan praktiknya yang harus menarik secara konkret. Dalam litelatur terdapat dua aliran yang menggunakan tolak ukur yang berbeda untuk memisahkan perbuatan persiapan dari perbuatan pelaksanaan. Dalam praktiknya,hasilnya tentu saja berbeda. Berhadapanlah ajaran percobaan yang subjektif dan objektif.

Ajaran yang bersifat Subjektif lebih ke istilah " Permulaan pelaksanaan" dalam Pasal 53 KUHP sebagai permulaan pelaksanaan dari niat sehingga bertolak dari sikap bathin yang berbahaya dari pembuat dan menamakan perbuatan pelaksanaan sebagai setiap perbuatan yang menunjukan bahwa pembuat secara psikis sanggup melakukannya. Sedangkan ajaran Objektif menafsirkan istilah "Permulaan Pelaksanaan" dalam pasal 53 KUHP lebih sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan sehingga bertolak dari bahayanya perbuatan bagi tertib hukum menamakan perbuatan pelaksanaan sebagai setiap perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum. Pada intinya ajaran Subjektif bertitik tolak dari ukuran batin si pembuat, sedangkan ajaran objektif bertitik tolak pada sudut wujud perbuatannya.

Undang - undang sendiri tidak memberikan petunjuk yang jelas kemana arah yang harus diikuti untuk menentukan hal adanya permulaan pelaksanaan. Di dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 53 Ayat (1) ini ada sedikit keterangan yang menyatakan bahwa :

"Poeging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen"

Yang dapat kami terjemahkan :

"Percobaan untuk melakukan kejahatan  ialah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi  ternyata tidak selesai, ataupun sesuatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan" (1990:511).

Bertolak dari pandangan atau teori percobaan yang objektif materiil, Simons berpendapat bahwa :
  • Pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik.
  • Pada delik materiil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang - undang tanpa memerlukan perbuatan lain.

3. Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Semata - Mata Disebabkan Kehendaknya Sendiri.

Pada syarat ketiga ini, ada 3 unsur atau hal yang sangat penting untuk dibahas yaitu :
  • Arti tentang pelaksaan : pelaksanaan (Uitvoering) atau lengkapnya perbuatan pelaksanaan (Uitvoeringshandelingen) adalah perbuatan yang didahului oleh permulaan pelaksanaan (Begin van Uitvoering), dan yang telah berhubungan langsung dengan kejahatan yang diperbuat, yang artinya ialah inilah satu - satunya perbuatan yang langsung dapat melahirkan kejahatan secara sempurna, tanpa harus ada perbuatan lain lagi (Ukuran Objektif). Dalam tindak pidana formil, perbuatan pelaksanaan adalah tingkah laku yang berhubungan langsung dengan unsur perbuatan terlarang dalam rumusan kejahatan tertentu, Sedangkan dalam hal tindak pidana Materiil, perbuatan pelaksaan adalah tingkah laku yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat terlarang yang dirumuskan dalam undang - undang. (Adami Chazawi, 3 :47).
  • Pengertian Pelaksanaan Yang Tidak Selesai : pelaksanaan yang tidak selesai artinya adalah perbuatan itu telah dimulai dilaksanakan yang pada saat itu sedang berlangsungnya kemudian berhenti, dalam arti apa yang menjadi syarat selesainya perbuatan itu tidak terpenuhi. Apa yang menjadi syarat selesainya perbuatan tidak terpenuhi, adalah berlainan untuk setiap kejahatan, tergantung dari unsur perbuatan apa yang ditetapkan dalam rumusan kejahatan. Contohnya : seorang pencuri telah masuk rumah, dan dia telah mengangkat sebuat televisi (Pelaksanaan perbuatan mengambil), tiba - tiba kesetrum kabel yang terbuka, kemudian benda terlepas dan jatuh, karena suara jatuhnya televisi, penghuni bangun, dan dia lari terbirit - birit meninggalkan benda yang hendak dicurinya. 
  • Pengertian Tidak Selesai Pelaksanaan Bukan Sebab Kehendaknya Sendiri : pada syarat ketiga ini untuk dapat dipidananya percobaan kejahatan adalah  tidak selesainya pelaksanaan semata - mata disebabkan oleh hal diluar kehendaknya. Arti kebalikannya adalah, apabila tidak selesainya pelaksanaan itu disebabkan oleh kehendaknya sendiri (vrijwillige terugtred) maka orang itu tidak dipidana. Pengunduran diri sukarela syaratnya adalah pada keadaan tertentu dari suatu perbuatan Misalkan telah mengarahkan moncong pistol ketubuh korban, dia dapat meneruskan pelaksanaan kejahatan itu tanpa ada halangan, Misalkan dengan hanya tinggal menarik pelatuknya, namum kesempatan untuk meneruskan pelaksanaannya tidak dipergunakan, dia tidak menarik pelatuk pistolnya. Sedangkan motif apa seseorang mengundurkan secara sukarela tidak penting,misalnya takut dosa,rasa kasihan atau takut masuk penjara.

B. BATAS ANTARA PERBUATAN PERSIAPAN DENGAN PERMULAAN PELAKSANAAN.

Mengenai batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan, antara ajaran percobaan  subjektif dan Objektif mengahsilkan kesimpulan yang tidak sama. Karena ukuran yang dipergunakan oleh kedua ajaraan tersebut berbeda. Oleh sebab itu ajaran subjektif itu menitikberatkan pada niat atau kehendak untuk melakukan kejahatan, maka setiap perbuatan apapun sebagai upaya untuk melakukan kejahatan, semua itu sudah dapat dimasukan kedalam perbuatan permulaan pelaksanaan atau bisa juga perbuatan pelaksanaan. Karena ajaran subjektif ini tidak bisa ditentukan secara tegas mana perbuatan persiapan, mana permulaan pelaksanaan dan mana pelaksanaan. Bagi ajaran subjektif, yang terpenting semua perbuatan apapun, misalkan membeli pisau dipasar sudah dapat dimasukan kedalam permulaan pelaksanaan, jika membeli pisau itu dalam hubungannya dengan niat untuk membunuh seseorang.

C. PERCOBAAN MAMPU DAN TIDAK MAMPU

Masalah percobaan mampu dan tidak mampu ini timbul sehubungan dengan telah dilakukannya perbuatan pelaksanaan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang - undang tidak timbul. Tidak selesainya delik atau tidak timbulnya akibat terlarang itu dapat disebabkan karena tidak mampunya obyek (Misal : mencoba menggugurkan kandungan yang ternyata tidak hamil, mencoba membunuh orang yang ternyata sudah mati, mencuri uang dari sebuah peti uang yang ternyata kosong dsb). Atau bisa saja karena tidak mempunyai alat yanf digunakan (Misal : mencoba membunuh orang dengan gula yang dikirannya racun dsb). Perbedaan antara percobaan mampu dan tidak mampu ini sebenarnya hanya ada pada mereka yang menganut teori percobaan yang objektif, karena hanya menitik beratkan pada sifat  berbahayanya perbuatan. 

D. PEMIDANAAN TERHADAP PERCOBAAN.

Telah dikemukankan bahwa menurut sistem KUHP, yang dapat dipidana hanyalah pembuat percobaan terhadap kejahatan, sedangkan pembuat percobaan pelanggaran tidak dipidana. Dalam hal percobaan terhadap kejahatan, maka menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah maksimum pidana untuk kejahatan (Pasal) yang bersangkutan dikurangi sepertiga (⅓). Jadi misalkan untuk percobaan pembunuhan (53 jo. 338 KUHP), maksimumnya adalah 10 Tahun penjara. Bagaimanakah apabila kejahatan yang bersangkutan diancam pidana mati atau penjara semur hidup, seperti halnya dalam Pasal 340 KUHP (Pembunuhan berencana)?? Menurut pasal 53 Ayat (3) KUHP, maksimum pidana yang dapat  dijatuhkan hanya 15 Tahun Penjara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KUHP, maksimum pidana pokok untuk percobaan adalah lebih rendah daripada apabila kejahatan itu telah selesai seluruhnya. Sedangkan untuk pidana tambahannya menurut pasal 53 ayat (4) KUHP adalah sama dengan kejahatan selesai.

Demikian Artikel Dari Kami, Semoga Bermanfaat Untuk kita Semua, dan jangan Lupa Share dan Komentar anda.Terima Kasih.


Sumber Hukum :

1. Kitab Undang - Undang Hukum pidana.

Post a Comment for "Pidana Percobaan (Poging) Dalam Hukum Pidana"

Berlangganan via Email