Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Perjanjian Penanggungan Utang Menurut KUHPerdata


1. Sifat Perjanjian Penanggungan Utang

Perjanjian penanggungan Utang telah diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Bisa dikatakan bahwa arti dari Penanggungan Utang adalah suatu perjanjian dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur mengingatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila mana debitur itu tidak memenuhi perikatannya. ( Pasal 1820 KUHPerdata ).

Dari definisi tersebut, Maka sudah jelas bahwa ada tiga pihak yang terlibat di dalam perjanjian penanggungan utang, diantaranya pihak kreditur, debitur dan pihak ketiga. Kedudukan dari seorang kreditur adalah pemeberi kredit atau utang, kemudian debitur adalah orang yang mendapatkan pinjaman uang atau kredit dari kreditur. Nah pihak ketiga ini merupakan orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur, apabila debitur tidak memenuhi prestasinya.

Sifat dari perjanjian penanggungan utang ini bersifat Accesoir ( tambahan ). Sedangkan untuk perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara kreditur dengan drbitur.

2. Akibat - Akibat Penanggungan Antara Kreditur dengan Penanggung.

Prinsipnya, Penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur  kepada kreditur, terkecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Oleh sebab itu untuk membayar utang debitur tersebut maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya ( Pasal 1831 KUHPerdata ).

Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya apabila :
  • Bila mana ia Penanggung utang telah melepaskan hak istimewahnya untuk menuntut barang - barang debitur lebih dahulu disita dan dijual.
  • Bila mana ia telah mengikatkan dirinya bersama - sama dengan debitur utama secara tanggung - menanggung , dalam hal ini akibat - akibat perikatanya diatur menurut asas - asas utang - utang tanggung menanggung.
  • Apabila debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi.
  • Apabila debitur dalam keadaan pailit.
  • Apabila dalam hal penanggungan yang diperintahkan hakim ( Pasal 1832 KUHPerdata ).

3. Akibat - Akibat Penanggungan antara debitur dan Penanggung dan antara Para Penangggung.

Mengenai siapa yang menjadi hubungan hukum antara penanggung dengan debitur utama ialah erat kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran utang debitur kepada kreditur. Sehingga pihak penanggung nenuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Namun panggung utang juga berhak untuk menuntut pokok dan bunga,penggantian biaya,kerugian dan bunga.

Kemudian penanggung juga berhak menuntut debitur untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari suatu perikatannya, Bahkan sebelum ia membayar utangnya :
  • Apabila ia digugat dimuka hakim untuk membayar.
  • Apabila debitur telah berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada suatu waktu yang sudah di tentukan.
  • Apabila utannya sudah dapat ditagih  karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya.
  • Bila mana Setelah waktu sepuluh tahun (10) jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, terkecuali apabila perikatan pokok sedemikian sifatnya, sehingga tidak dapat diakhiri sebelum lewat waktu yang sudah ditentukan.

4. Hapusnya penanggungan Utang

Hapusnya penanggungan utang telah diatur di dalam Pasal 1845 Sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Pada Pasal 1845 KUHPerdata telah disebutkan bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab - sebab yang sama dengan menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya. Pasal tersebut menunjuk kepada Pasal 1381, Pasal 1408, Pasal 1424, Pasal 1420, Pasal 1437, Pasal 1442,Pasal 1574, Pasal 1846, Pasal 1939 dan Pasal 1984 KUHPerdata.

Pada Pasal 1381 KUHPerdata telah ditentutkan sepuluh (10) cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang diantaranya yaitu :
  • Pembayar
  • Penawaran pembayaran tunai
  • Diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
  • Pembaruan utang
  • Kompensasi
  • Pencampuran utang
  • Pembebasan utang
  • Musnahnya barang yang terutang
  • Kebatalan atau pembatalan
  • Berlakunya syarat pembatalan.

Demikian artikel yang kami buat,Semoga bermanfaaat, Jangan Lupa di SHARE,Terima Kasih.


Sumber Hukum :
  1. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Post a Comment for "Perjanjian Penanggungan Utang Menurut KUHPerdata"

Berlangganan via Email