Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konsep Hak Milik Atas Tanah Dalam UUPA

Konsep Hak Milik Atas Tanah Dalam UUPA

Konsep Hak Milik Atas Tanah Dalam UUPA.

Pada dasarnya Pemilikan mempunyai arti tersendiri dalam hubunganya dengan kehidupan masyrakat setempat, Ia diterima sebagai suatu konsep Hukum. Apabila kita mencoba membicarakannya dalam arti yang demikian, Maka kita tahu bahwa pemilikan dalam konteks sosial  tidak lagi sebagai yuridis. Dalam konteks Yang demikian tersebut, Maka pemilikan bisa merupakan indeks, tidak hanya tentang kesejahteraan dari si pemilik, akan tetapi juga kedudukannya sosialnya.

Macperson Sebagaimana dikutip Oleh www.Hukum96.com menyebutkan paling tidak ada dua kekeliruan dalam penggunaan istilah HAK MILIK yaitu :

1. Umumnya hak milik diartikan sebagai harta benda. Hal ini berbeda dengan para filsuf, ahli hukum dan ilmuan sosial dan politik yang mengartikan hak milik sebagai suatu hak.

2. Milik di Identikan dengan milik pribadi, suatu hak perorangan yang bersifat eksklusif, hak seseorang untuk mengeyampingkan yang lain dalam menggunakan dan memanfaatkan sesuatu.

Apabila mengartikan milik sebagai hak ,bukan sebagai harta benda ,maka berarti terdapat suatu klaim yang bersifat memaksa terhadap suatu kegunaan atau manfaat sesuatu ,baik itu hak untuk menikmati sumber umum maupun hak perorangan atas harta benda tertentu.

Baca Juga : Prosedur Hukum Jika Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan

Konsep hak Milik Atas Tanah dalam UUPA dijabarkan Oleh Adurrahman Sebagai berikut :

1. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanag dengan mengingat ketentuan bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial ( Pasal 20 Ayat 1 Jo. Pasal 6 )

2. Hak milik  dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain ( Pasal 20 Ayat 2 )

3. Hanya warga Negara Indonesia saja yang mempunyai  Hak milik ( Pasal 21 Ayat 1 )

4. Badan hukum dapat mempunyai hak milik dengan syarat tertentu berdasarkan ketetapan pemerintah ( Pasal 21 Ayat 2 )

5. Orang yang bukan warga negara yang memperoleh hak milik atas tanah wajib melepaskan haknya ( Pasal 21 Ayat 3 - 4 )

6. Hak milik terjadi menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan ketentuan undang - Undang ( Pasal 22 )

7. Hak milik beserta dengan peralihannya, hapus dan pembebanan dengan hak - hak lain harus di daftarkan. Pendaftaran tersebut berfungsi sebagai pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut ( Pasal 23 )

8.  Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi ( Pasal 24 )

9. Hak milik dapat dijadikan Jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan ( Pasal 25 )

10. Pemindahan hak milik menurut hukum adat beserta pengawasannya diatur oleh pemerintah ( Pasal 26 Ayat 1 )

11. Pemindahan hak milik kepada orang yang tidak boleh mempunyai hak milik adalah Batal Demi hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara ( Pasal 26 Ayat 2 )

12.  Hak Milik menjadi hapus kalau tanahnya musnah atau jatuh kepada negara disebabkan oleh pencabutan hak, penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena di terlantarkan  dan menurut hukum ia tidak dapat mempunyai hak milik.

13. Untuk kepentingan umum hak milik atas tanah dapat di cabut dengan pemberian ganti rugi yang layak ( Pasal 18 )


Sumber Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Post a Comment for "Konsep Hak Milik Atas Tanah Dalam UUPA"

Berlangganan via Email