Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ilustrasi Foto.   Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.   Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keterunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. ltulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termaksud tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana.    Dalam kenyataanya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan lakilaki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, fsikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi.    Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-iaki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki. Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenal modus operandinya. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat.    Dalam Penjelasan umum Undang - Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa untuk menciptakan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan kepada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut .    Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu:    a. Pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak KDRT.  b. Pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat.    Oleh karena itu pelaku menganggap KDRT adalah hal yang wajar dan bersifat pribadi.    Masalah pengaduan merupakan suatu hal yang amat sulit dilakukan oleh korban kerena dengan melaporkan tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu jika aib dalam keluarganya akan diketahui oleh masyarakat. Di sisi lain aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada pengaduan dari pihak korban      Penjelasan.....    1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT UUPKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum.    Ancaman kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti KDRT yang dialami oleh istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, nilai nilai sosial tertentu, nama baik (prestise) keluarga maupun dirinya atau korban merasa khawatir apabila pelaku melakukan balas dendam. Kesulitan-kesulitan seperti inilah yang diperkirakan akan muncul apabila korban melapor.      Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Dalam Beberapa Perundang-Undangan Di Indonesia sebagai berikut :    a Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam KUHP  Hukum pidana Indonesia, masih tetap memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan lainnya. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya UU KDRT sebagai acuan aparat penegak hukum sebagai instrumen hukum untuk melindungi kaum perempuan dari kejahatan kekerasan.   b. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam UUPKDRT  Pasal-pasal yang terkait dengan ketentuan perundang - undangan terhadap KDRT sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagi acuan tindakan bagi aparat penegak hukum bagi pelaku KDRT. Dalam Undang-undang KDRT terdapat beberapa perbuatan kekerasan yang merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan, seperti rumusan Pasal 5 UUPKDRT tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penalantaran keluarga. Dalam berbagai pasal tersebut sudah sangat jelas arah yang ingin dicapai oleh UUPKDRT. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT.      Bentuk Lain Dari Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT  yaitu :    a. Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)  Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah, MABES POLRI membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita di harapkan agar memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan. Diharapkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ini memudahkan para korban kejahatan mendapatkan perlindungan yang maksimal.     b. Bantuan Hukum  Di samping bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban, disamping aktif memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku KDRT.      Kendala Penegakan Hukum Dalam Mengimplementasikan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga     Sejak diberlakukannya UU PKDRT pada tahun 2004, masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat dan bahkan banyak yang tidak terungkap. Upaya memberikan perlindungan hukum merupakan perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PKDRT bahwa:     "Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: a. Penghormatan hak asasi manusia; b. Keadilan dan kesetaraan gender; c. Nondiskriminasi; dan d.perlindungan korban".      2. Ketentuan Pidana Bagi Pelaku KDRT diatur dalam pasal 44 sd 53 UU nomor 23 tahun 2004 :    Pasal 44 :    (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).    (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).    (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).    (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).    Pasal 45 :    (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).    (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).      Demikian artikel yang kami buat,Semoga bermanfaat untuk kita semua,Terima Kasih.      Referensi :  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan, dan Hukum, Penerbit Ull Press, Yogjakarta. 2003, hal.23  Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2005,hal 40 Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo. 1993. Hal 23
hukum96.com

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keterunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. ltulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termaksud tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana.

Dalam kenyataanya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan lakilaki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, fsikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi.

Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-iaki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki. Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenal modus operandinya. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat.

Dalam Penjelasan umum Undang - Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa untuk menciptakan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan kepada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut .

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu:

a. Pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak KDRT.
b. Pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat.

Oleh karena itu pelaku menganggap KDRT adalah hal yang wajar dan bersifat pribadi. Masalah pengaduan merupakan suatu hal yang amat sulit dilakukan oleh korban kerena dengan melaporkan tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu jika aib dalam keluarganya akan diketahui oleh masyarakat. Di sisi lain aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada pengaduan dari pihak korban

Penjelasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT

UUPKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum.

Ancaman kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti KDRT yang dialami oleh istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, nilai nilai sosial tertentu, nama baik (prestise) keluarga maupun dirinya atau korban merasa khawatir apabila pelaku melakukan balas dendam. Kesulitan-kesulitan seperti inilah yang diperkirakan akan muncul apabila korban melapor.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Dalam Beberapa Perundang-Undangan Di Indonesia sebagai berikut :

a Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam KUHP 

Hukum pidana Indonesia, masih tetap memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan lainnya. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya UU KDRT sebagai acuan aparat penegak hukum sebagai instrumen hukum untuk melindungi kaum perempuan dari kejahatan kekerasan.

b. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam UUPKDRT 

Pasal-pasal yang terkait dengan ketentuan perundang - undangan terhadap KDRT sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagi acuan tindakan bagi aparat penegak hukum bagi pelaku KDRT. Dalam Undang-undang KDRT terdapat beberapa perbuatan kekerasan yang merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan, seperti rumusan Pasal 5 UUPKDRT tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penalantaran keluarga. Dalam berbagai pasal tersebut sudah sangat jelas arah yang ingin dicapai oleh UUPKDRT. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Bentuk Lain Dari Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT  yaitu :

a. Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) 

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah, MABES POLRI membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita di harapkan agar memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan. Diharapkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ini memudahkan para korban kejahatan mendapatkan perlindungan yang maksimal. 

b. Bantuan Hukum 

Di samping bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban, disamping aktif memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku KDRT.

Kendala Penegakan Hukum Dalam Mengimplementasikan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga 

Sejak diberlakukannya UU PKDRT pada tahun 2004, masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat dan bahkan banyak yang tidak terungkap. Upaya memberikan perlindungan hukum merupakan perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PKDRT bahwa: 

"Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: a. Penghormatan hak asasi manusia; b. Keadilan dan kesetaraan gender; c. Nondiskriminasi; dan d.perlindungan korban".


2. Ketentuan Pidana Bagi Pelaku KDRT diatur dalam pasal 44 sd 53 UU nomor 23 tahun 2004 :

Pasal 44 :

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 :

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).


Demikian artikel yang kami buat,Semoga bermanfaat untuk kita semua,Terima Kasih.


Referensi :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan, dan Hukum, Penerbit Ull Press, Yogjakarta. 2003, hal.23
3. Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2005,hal 40
4. Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo. 1993. Hal 23

Post a Comment for "Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga"

Berlangganan via Email